”Ancaman Insider Threat, Politisasi Intelijen, dan Kedaulatan Informasi dalam Sistem Keamanan Nasional Indonesia”

Bedah Atas Kasus Penyadapan Presiden

Oleh: Troy Evelon Pomalingo

Ada sebuah prinsip mendasar dalam ilmu intelijen pertahanan yakni ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu datang dari luar negeri. Dalam situasi tertentu, ancaman justru dapat muncul dari dalam institusi negara sendiri, terutama ketika kewenangan, teknologi, dan informasi strategis digunakan di luar mandat konstitusional.

Dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai Tersangka menjadi persoalan yang tidak boleh dipandang semata-mata sebagai perkara pidana biasa. Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, persoalannya menyentuh fondasi tata kelola keamanan nasional Indonesia.

Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar, ”bagaimana mungkin kemampuan teknis yang seharusnya digunakan untuk melindungi negara justru diduga digunakan untuk melakukan pengawasan di luar kewenangan yang sah?”. Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pertanyaan ini memiliki dimensi strategis. Bukan hanya menyangkut kepercayaan terhadap aparat keamanan, tetapi juga menyangkut integritas rantai komando, keamanan komunikasi kepresidenan, serta kedaulatan informasi negara.

Dalam praktik intelijen modern, penyadapan atau interception merupakan salah satu instrumen pengumpulan informasi. Kemampuan ini dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman terorisme, spionase asing, sabotase, kejahatan terorganisasi, dan ancaman lain terhadap keamanan nasional. Namun, kemampuan tersebut mempunyai batas yang tegas yaitu hukum.
Intelijen bukan instrumen untuk mengawasi lawan politik, mengendalikan oposisi, atau mengumpulkan informasi pribadi demi kepentingan individu maupun kelompok kekuasaan. Di sinilah perbedaan antara intelligence for national security dan intelligence for political control menjadi sangat penting.

Intelijen untuk keamanan nasional bekerja berdasarkan ancaman yang dapat dibuktikan, mandat hukum, dan kepentingan negara. Sebaliknya, intelijen yang dipolitisasi berpotensi menjadikan informasi rahasia sebagai alat pengaruh, tekanan, bahkan instrumen pengendalian politik. Karena itu, apabila dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden atau pejabat negara terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur operasional. Hal tersebut merupakan persoalan serius mengenai penyimpangan fungsi dan kewenangan institusi keamanan.

Salah satu teori yang relevan untuk membaca persoalan ini adalah insider threat dalam ilmu kontra intelijen. Konsep ini menjelaskan ancaman yang berasal dari individu yang memiliki akses sah terhadap sistem, informasi, fasilitas atau teknologi , tetapi diduga menggunakan akses tersebut secara tidak semestinya.

Dalam institusi keamanan, ancaman seperti ini mempunyai karakteristik khusus. Pelakunya dapat memahami prosedur internal, mengenal sistem pengamanan, mengetahui rantai komando, dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang tidak dimiliki masyarakat umum. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan oleh orang dalam sering kali lebih sulit dideteksi dibandingkan ancaman yang datang dari luar.

Dalam konteks perkara penyadapan yang dilakukan LSP dan kawan-kawan penyelidikan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa operator yang melakukan penyadapan. Namun ada pertanyaan yang jauh lebih strategis yaitu ”Siapa yang menginisiasi operasi , Siapa yang menentukan target dan memberikan persetujuan, Siapa yang mengoperasikan perangkat, Siapa yang mengakses hasilnya dan yang paling penting, kepada siapa informasi tersebut kemudian disampaikan?”.

Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bagian dari pendekatan intelligence accountability yaitu memastikan seluruh rantai pengumpulan dan pemanfaatan informasi dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pemeriksaan menyeluruh, penegakan hukum berisiko hanya menyelesaikan persoalan pada tingkat pelaksana, sementara kelemahan sistem yang memungkinkan terjadi penyimpangan tetap tidak tersentuh.

Dalam teori principal agent problem, terdapat persoalan ketika pihak yang menerima mandat kewenangan justru menjalankan tugas berdasarkan kepentingan yang berbeda dari tujuan pemberian mandat tersebut. Inilah yang terjadi dalam Kasus LSP. Dalam pemerintahan modern, Presiden merupakan pemegang mandat politik tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan sementara Institusi keamanan menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Namun, kekuasaan operasional yang besar tanpa mekanisme pengawasan yang efektif dapat menciptakan ruang penyimpangan. Terdapat tiga risiko yang harus diperhatikan untuk masalah ini yaitu :

Pertama, information asymmetry, yaitu ketimpangan informasi antara pemegang mandat dan pelaksana kewenangan. Pimpinan negara belum tentu mengetahui seluruh aktivitas operasional di dalam institusi. Kedua, agency drift, yaitu penyimpangan pelaksanaan kewenangan dari tujuan awal pemberian mandat. Ketiga, weak oversight, yaitu lemahnya pengawasan yang menyebabkan penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal.

Ketiga persoalan ini penting untuk mengevaluasi tata kelola institusi keamanan Indonesia. Jika seorang pejabat memiliki akses terhadap kemampuan pengumpulan informasi yang luas, tetapi pengawasannya tidak memadai, maka sistem tersebut memiliki kerentanan struktural. Dengan demikian, investigasi kasus penyadapan seharusnya sekaligus menjadi momentum mengevaluasi mekanisme komando dan pengawasan dalam institusi keamanan.

Mari kita belajar dari kasus Watergate , Skandal Penyadapan di Makedonia Utara hingga kasus pengungkapan Edward Snowden mengenai kasus Pengawasan oleh NSA. Hingga Kasus Skandal Pegasus di Eropa.

Amerika Serikat pernah mengalami skandal Watergate pada 1972. Kasus pembobolan kantor Partai Demokrat dan upaya menutupinya melibatkan sejumlah orang dalam lingkaran pemerintahan Presiden Richard Nixon. Penyelidikan jurnalistik, proses hukum, dan pemeriksaan Kongres akhirnya mengungkap persoalan yang jauh lebih besar daripada peristiwa pembobolan itu sendiri. Hingga pada 9 Agustus 1974, Nixon mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Watergate menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pengawasan kekuasaan eksekutif Amerika Serikat. Pelajaran utamanya adalah tidak boleh ada pejabat yang berada di atas hukum, termasuk pemegang kekuasaan tertinggi.

Kasus lain terjadi di Makedonia Utara pada 2015. Skandal penyadapan masal mengungkap dugaan pengawasan terhadap ribuan komunikasi yang melibatkan politisi, jurnalis, aktivis, dan pejabat negara. Ini seperti yang terjadi dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo sekarang ini. Peristiwa tersebut memicu krisis kepercayaan publik, tekanan politik, dan perubahan kelembagaan. Makedonia Utara kemudian membangun kembali struktur keamanan dan Kontra intelijennya . Kasus berikutnya yaitu pengungkapan Edward Snowden pada 2013 mengenai program pengawasan NSA Amerika Serikat memicu perdebatan global mengenai batas kewenangan intelijen, privasi, dan pengawasan demokratis.

Kasus berikutnya adalah Skandal Pegasus di Eropa (2021–2023). Kasus Pegasus memperlihatkan bagaimana perangkat lunak komersial dapat digunakan untuk mengakses informasi dalam telepon seluler. Pengawasan yang diduga melibatkan penggunaan spyware ini menjadi perhatian internasional karena menyangkut politisi, jurnalis, diplomat, pengacara dan aktivis. Parlemen Eropa kemudian membentuk komite penyelidikan khusus yaitu PEGA Committe (Pegasus Spyware Inquiry Committee) dan mengeluarkan rekomendasi mengenai pengendalian dan pengawasan penggunaan spyware. Kasus Pegasus memperlihatkan bagaimana perangkat lunak komersial dapat digunakan untuk mengakses informasi dalam telepon seluler.

Keempat kasus tersebut memperlihatkan satu kesamaan yakni ketika kemampuan pengumpulan informasi tidak diimbangi pengawasan hukum dan kelembagaan, persoalan keamanan dapat berkembang menjadi krisis politik dan kepercayaan publik. Pemerintah sekarang ini seharusnya mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Karena dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo mempunyai setidaknya empat konsekuensi strategis yaitu :

Pertama, menyangkut kepercayaan terhadap institusi keamanan. Presiden membutuhkan kepastian bahwa seluruh perangkat keamanan bekerja berdasarkan mandat konstitusional dan tidak menjadi instrumen kepentingan personal.

Kedua, menyangkut keamanan informasi strategis. Komunikasi Presiden bukan hanya berisi percakapan politik. Di dalamnya dapat terdapat pembahasan mengenai pertahanan, diplomasi, investasi, energi, hubungan internasional, dan strategi ekonomi nasional. Jika informasi tersebut diperoleh secara ilegal dan kemudian jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang, risikonya dapat melampaui persoalan domestik.

Ketiga, menyangkut hubungan internasional. Keamanan komunikasi merupakan salah satu fondasi kepercayaan antar pemerintah. Mitra internasional tentu mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa informasi strategis yang dipertukarkan tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Ini bisa mengganggu hubungan Bilateral maupun Multilateral Indonesia dengan Negara lain.

Keempat, menyangkut legitimasi pemerintahan. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa penyimpangan kewenangan dapat ditindak tanpa memandang jabatan, pangkat, kedekatan, maupun posisi politik seseorang. Namun, penting ditegaskan bahwa dampak-dampak tersebut merupakan risiko yang perlu diantisipasi sebab Bahaya yang Lebih Besar Ketika Informasi Menjadi Instrumen Kekuasaan. Sebab dalam dunia intelijen, informasi mempunyai nilai strategis. Informasi dapat digunakan untuk membaca perilaku seseorang, memahami hubungan antarpihak, mengidentifikasi pola komunikasi, dan memetakan kepentingan.

Dalam situasi tertentu, informasi rahasia juga dapat menjadi instrumen tekanan. Karena itu, hasil penyadapan ilegal mempunyai potensi penyalahgunaan yang tidak terbatas pada tujuan awal pengumpulannya. Informasi dapat disimpan, dipindahkan, disalin, dianalisis, atau diberikan kepada pihak lain. Pertanyaan mengenai kemungkinan pemanfaatan informasi inilah yang harus menjadi bagian penting dalam penyidikan yang harus dilakukan Polri.

Penyidik harus memastikan apakah informasi yang diperoleh hanya digunakan oleh pelaksana operasi, apakah terdapat pihak lain yang mengaksesnya, dan apakah pernah terjadi pemindahan data kepada pihak ketiga. Jika ditemukan bukti bahwa informasi strategis negara telah diserahkan kepada pihak asing atau digunakan untuk kepentingan yang mengancam keamanan nasional, persoalannya tentu akan memiliki dimensi hukum dan pertahanan yang lebih luas.

Kejadian penyadapan ini bisa kita jadikan sebagai momentum Reformasi Pertahanan Intelijen dimana Negara Harus Mengawasi Kekuatan yang Dimilikinya Sendiri. Indonesia membutuhkan pembenahan tata kelola intelijen dan teknologi pengawasan. Reformasi tidak boleh hanya diarahkan kepada individu yang diduga terlibat, melainkan juga terhadap sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan sebab dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Prabowo Subianto terutama mengembalikan Kedaulatan Negara atas sumber daya Alam yang selama ini di kuasai pihak Asing dengan dibantu Oligarki lokal menjadikan Presiden Prabowo sebagai Target Utama untuk dihancurkan dan ini harus diwaspadai.

Ada lima agenda yang layak dipertimbangkan sebagai masukan Penulis untuk melakukan reformasi Intelijen yakni :

Pertama, audit nasional perangkat penyadapan. Seluruh kepemilikan, pengadaan, penggunaan, dan pengelolaan teknologi penyadapan pada lembaga negara perlu diaudit sesuai kewenangan hukum masing-masing.
Setiap penggunaan harus memiliki dasar hukum, otorisasi, dokumentasi, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Kedua, membangun mekanisme pengawasan intelijen independen. Indonesia perlu memperkuat pengawasan eksternal terhadap lembaga intelijen dan aktivitas pengumpulan informasi yang bersifat rahasia. Salah satu opsi kebijakannya adalah membentuk Komisi Pengawasan Intelijen Nasional melalui undang-undang. Komisi tersebut harus memiliki akses pemeriksaan yang memadai, independensi, dan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi negara.

Ketiga, memperjelas sistem otorisasi penyadapan. Tidak boleh ada kegiatan penyadapan tanpa dasar hukum yang jelas. Mekanisme persetujuan harus melibatkan otorisasi yang sah, pembatasan tujuan, batas waktu, serta pengawasan independen.

Keempat, membangun sistem keamanan komunikasi kepresidenan. Presiden, pejabat pertahanan, diplomat , dan keamanan nasional membutuhkan sistem komunikasi dengan perlindungan berlapis. Pengamanan harus mencakup enkripsi, autentikasi perangkat, audit akses, perlindungan pusat data, dan pengujian keamanan secara berkala.

Kelima, memperkuat perlindungan pelapor. Personel yang mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan harus memiliki saluran pelaporan independen dan perlindungan hukum. Tanpa perlindungan terhadap pelapor, penyimpangan yang melibatkan pejabat berpengaruh akan lebih sulit diungkap.

Belajar dari Kasus ini maka Jangan Hanya Membongkar Pelaku tapi Bongkar juga sistemnya. Ada satu kesalahan yang harus dihindari dalam menangani perkara seperti ini yakni menganggap bahwa penyelesaian terhadap individu otomatis menyelesaikan persoalan kelembagaan. Padahal, dalam ilmu pertahanan dan kontra intelijen, persoalan yang paling penting justru terletak pada sistem. Jika penyadapan ilegal dapat berlangsung karena lemahnya pengawasan, maka pergantian pejabat saja tidak cukup.

Jika perangkat dapat digunakan tanpa otorisasi yang dapat diaudit, maka perubahan struktur organisasi saja tidak menyelesaikan persoalan. Jika hasil pengumpulan informasi dapat diakses tanpa pembatasan, maka penindakan terhadap operator tidak menjamin keamanan informasi pada masa mendatang. Karena itu, pemerintah harus menjadikan perkara ini sebagai momentum untuk mengevaluasi seluruh tata kelola kemampuan intelijen dan pengawasan elektronik di Indonesia.

Kedaulatan Negara Dimulai dari Kedaulatan Informasi

Dalam perspektif intelijen pertahanan, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militernya, besarnya anggaran pertahanan, atau kecanggihan teknologi pengawasan. Kekuatan negara juga ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan kewenangan aparatnya sendiri.

Intelijen yang profesional harus memiliki kemampuan mengidentifikasi ancaman, melindungi informasi strategis, dan menjaga keselamatan negara. Namun, seluruh kemampuan tersebut harus tunduk pada konstitusi dan hukum. Apabila dugaan penyalahgunaan penyadapan dalam perkara ini terbukti, Indonesia harus berani menjadikannya sebagai titik awal reformasi kelembagaan.

Jangan sampai instrumen yang dibentuk untuk melindungi negara justru menjadi sumber ancaman terhadap negara itu sendiri. Sebab, dalam negara demokrasi, tidak boleh ada institusi yang memiliki kekuasaan tanpa pengawasan, dan tidak boleh ada pejabat yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan Republik. Intelijen harus menjaga negara, bukan menguasai negara. Dalam situasi Global yang tidak menentu marilah kita bersama-sama menjaga kedaulatan Negara dengan bergandengan tangan mempererat Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia. (**)

_____________

Penulis merupakan Analis Intelijen, praktisi Hukum, dan aktivis NU

Baca Juga:  Lindungi PMI, BP2MI Berhasil Seret dan Perangi Sindikat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *