JAKARTA, EXPOSEMEDIA – Komitmen yang sungguh serius ditunjukkan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. Kamis, (13/1/2022), dalam rangka Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melakukan pelepasan PMI Korea Selatan.
Pelaksanaan Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia melalui program G to G yang diberangkatkan ke Korea Selatan ini dilaksanakan di Wisma Hijau Kota Depok. Menurut Benny BP2MI akan mewujudkan target Tahun Penempatan 2022 untuk melakukan pembenahan dan memaksimalkan aspek penempatan PMI sebagai perhatian penting.
“Proses penempatan Kloter keenam hari ini akan memberangkatkan 60 orang PMI. Tentu ini adalah upaya, perhatian negara terhadap rakyat. Meski dicurigai, bahkan diserang BP2MI sebelumnya di Sosial Media. Tapi akhirnya, yang dicurigai, menjadi bahan fitnah dan informasi hoax yang dituduhkan ke BP2MI tidak benar. Semua terbantahkan, pemerintah pasti support penuh penempatan PMI,” ujar Benny.
Kabadan BP2MI yang didampingi Deputi Gatot Hermawan dan Direktur Dwi juga mengatakan perlunya rakyat, terlebih calon PMI bersinergi dengan BP2MI untuk melawan praktek sindikat penempatan ilegal PMI yang secara terang-terangan merugikan PMI.
“Nasib PMI terancam, ya selama ini karena berkembangnya praktek curang yang dilakukan Sindikat dan juga rentenir. Itu sebabnya, rakyat atau calon PMI harus membantu pemerintah, dalam hal ini BP2MI untuk memerangi praktek Sindikat penempatan ilegal PMI. Ini bukan lagi era jahiliyah yang melegalkan praktek pembodohan serta penindasan pada PMI,” ujar Benny, politisi Partai Hanura ini tegas.
Selain itu, pesan dan pencerahan disampaikan Kepala BP2MI. Dalam kesempatan ini, di hadapan 60 orang PMI Korea Selatan, Benny menyentil pula terkait problem selama 2 Tahun tertundanya keberangkatan CPMI ke Korea Selatan. Dikatakannya lagi, tidak ada sedikitpun ada niat dan kebijakan pemerintah yang bertujuan menghambat atau membatalkan keberangkatan CPMI ke negara penempatan.
“Demi rakyat (CPMI dan PMI), BP2MI siap melakukan berbagai usaha positif dan serius. Kita memantapkan fasilitas, sarana prasarana, sekaligus mendesain program yang berpihak pada PMI. Program itu berupa KTA, KUR serta produk kebijakan meringankan PMI lainnya. Meluncurkan program KTA, KUR merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada warga VVIP. Membebaskanbiaya penempatan di era pandemi COVID-19 bukanlah hal mudah. Dimana sebelum-sebelumnya praktek kecuringan sering kali terjadi dan indikasinya dipelihara,” kata Benny menutup.
Lanjut Benny menyebut adanya caci maki, amarah, dan ekspresi kesedihan di Sosmed yang disampaikan oknum yang “mengaku” CPMI sebelum berangkat, mewarnai diskursus publik serta menjadi isu-isu aktual yang selalu menjadi perhatian pembahasan anak bangsa.
Benny mengatakan antipati terhadap BP2MI merupakan reaksi yang manusiawi. Meski disisi lain hal itu perlu diimbangi dengan pandangan rasionalitas. Sikat Sindikat, juga disinggung Kepala BP2MI dengan menegaskan perubahan paradigma wajib direkonstruksi. (Amas)
