EXPOSEMEDIA.ID, MANADO – Beredar pemberitaan terkait pernyataan Sekretaris Dewan (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Gledy Kawatu, SH, yang meminta James Arthur Kojongian, ST.,MT, Wakil Ketua DPRD Sulut agar mengembalikan mobnas (mobil dinas) mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian merasa ada yang makin tidak beres.
Sebagian tokoh masyarakat memandang ada kerancuan dan kelucuan. Berbeda dengan itu, Hary Mokodompit, SH tokoh masyarakat asal Bolmong Raya ini, Jumat (30/4/2021) menyemprot Sekwan Provinsi Sulut. Menurutnya Sekwan makin keluar dari rel aturan. Mestinya, kata Mokodompit, Sekwan mengacu pada Surat Kemendagri. Bukan sesuka hati memberi pernyataan ke publik yang mengundang kontroversi.
“Bukan lagi lucu. Tapi pernyataan di media yang disampaikan Sekwan Gledy Kawatu diluar batas aturan. Sepertinya beliau mau melampawi aturan, ini betul-betul memalukan. Apa dasarnya meminta JAK kembalikan mobnas?. Seharusnya Sekwan mengacu pada keputusan resmi Mendagri atau Kemendagri. Kesannya, Sekwan seperti didesak. Begitu tendensius sejak insiden JAK ini bergulir,” ujar Mokondompit.
Pria yang akrab disapa Ari itu menyarankan agar Kawatu menghentikan pernyataan-pernyataan yang membuat publik tertawa. Lanjut disampaikannya ketika Sekwan mengerti posisi dan menghormati aturan main, maka seluruh mekanisme yang tengah berproses akan berjalah lebih bermartabat.
“Kita semua telah mengetahui proses di Kemendagri sedang berlangsung. Pihak Pemprov dalam hal ini Sekwan diminta melengkapi beberapa syarat atau anggaplah bukti atas rekomendasi mereka agar JAK diberhentikan dari wakil rakyat. Lalu bukti-bukti itu sampai saat ini terbengkalai, alias gagal dipenuhinya. Artinya, Sekwan harus jujur dalam soal ini. Bahwa bukti tidak cukup, dan JAK sah sebagai wakil rakyat. Aturan dimanapun tidak dapat begitu saja menganulir hak JAK sebagai wakil. Beliau sah dan wajar menggunakan fasilitas selaku seorang Ketua DPRD Sulut saat ini. Aneh ya, Sekwan meminta fasilitas yang digunakan JAK agar dikembalikan,” kata Mokondompit tegas.
Di tempat terpisah, JAK begitu James politisi Partai Golkar ini akrab disapa saat dikonfirmasi menyampaikan sangat menjunjung tinggi hukum. Politisi muda vokal ini dengan santai mengatakan akan siap tanpa diminta Sekwan, ia mengembalikan semua fasilitas negara, jika surat dan putusan resmi dari Kemendagri telah turun. JAK berharap semua pihak patuhi aturan yang berlaku dengan tidak mendahului proses yang tengah berjalan.
“Oh ya, tentu saya akan kembalikan fasilitas negara yang saya pakai ketika putusan Kemendagri telah resmi keluar. Sekarang memang belum ada keputusan dari Kemendagri. Itu sebabnya, saya sebagai wakil rakyat tidak boleh menabrak aturan main. Tanpa dimintapun saya kembalikan fasilitas tersebut, asalkan keputusannya sudah bulat dan final. Yang terjadi kan belum ada keputusan,” tutur JAK, saat diwawancarai wartawan, Jumat (30/4/2021). (Redaksi/Mas)
