EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih marak terjadi. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Senin, (14/11/2022). Benny menyebut hal itu di hadapan 349 PMI skema G to G Korea Selatan.
‘’Marak terjadinya penematan ilegal PMI atau Pekerja Migran Indonesia dikarenakan masih adanya oknum pejabat negara yang bermain-main dengan para sindikat. Mereka tidak menegakkan aturan selayaknya. Harusnya hukum bekerja,’’ kata Benny, Wakil Ketua Umum OKK DPP Partai Hanura ini.
Politisi vokal itu menjelaskan soal gambar besar atas buruknya perlakuan terhadap PMI sebelum-sebelumnya. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak ada lagi PMI yang diperbudak para pengusaha nakal atau yang disebut cukong, rentenir, sindikat. Tidak boleh kekuatan uang mendikte negara.
‘’Selama ini yang saya lihat para sindikat merasa hebat dan kuat posisinya karena punya kemampuan anggaran, punya uang. Lalu, sesuka hati mereka mengatur penempatan ilegal PMI. Ini namanya bahaya, fatal. Negara dibuat tidak berdaya. Saya katakan tidak boleh lagi praktek jahat itu dibiarkan. Kita lumpuhkan sindikat, dan hukum harus ditegakkan,’’ tutur Benny.
Bagi Benny negara sebesar Indonesia tidak mungkin bertekuk lutut di bawah kendali sindikat. Sehingga demikian Benny menyebutkan penegakan hukum yang adil dan tegas menjadi solusi ampuh dalam menghentikan badai sindikasi yang terus marak di Indonesia.
‘’Saya katakan negara tidak boleh kalah. Posisi BP2MI jelas melawan praktek culas dan kotor tersebut. Dari operasi sindikat, mafia, calo, dan bandar yang menabrak aturan di negara ini, menyeret wibawa negara. Sudah pasti kita berperang dengan sindikat. Sampai kapanpun, BP2MI akan berperang melawan sindikat. Jangan karena punya duit sindikat merasa bisa membayar pejabat publik. Ingat, kita bekerja bukan untuk para mafia, tapi untuk PMI,’’ ujar Benny tegas.
Para pengusaha jahat yang dengan segala cara merugikan, membodohi PMI dinilai Benny sebagai rangkaian dari upaya melawan negara. Itu sebabnya, Benny begitu optimis bahwa Presiden akan mendukung segala sikapnya dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI.
‘’Itu sebabnya, dalam tiap pelepasan CPMI, saya selalu melibatkan para pejabat publik. Agar mereka tau bahwa PMI layak diperlakukan istimewa. Pemerintah selalu menghormati PMI, karena kalian merupakan Pahlawan Devisa. Jangan lagi kecil hati saat menjadi PMI, wajarlah kalian berbangga karena telah berkontribusi untuk pembangunan Indonesia,’’ tutur Benny.
Selanjutnya, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara, Eko Sulistyo dalam sambutan motivasi di hadapan 349 PMI yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan menyampaikan apresiasi terhadap kerja Kepala BP2MI.
”Dari informasi dan paparan Pak Benny Rhamdani barulah saya tahu bahwa Pekerja Migran Indonesia sangat berjasa untuk Indonesia. Lalu, BP2MI hadir menempatkan mereka begitu terhormat. Seperti contoh hari ini. Perubahan besar yang dilakukan Kepala BP2MI, membawa hasil yang baik bagi wajah PMI, ini faktanya,’’ tutur Eko.
Menurutnya, Benny telah membebaskan PMI dari cengkraman kelompok tertentu. BP2MI tidak mau PMI diseret dan menjadi sasaran sindikat non-prosedural. Dengan demikian BP2MI sebagai representasi negara bisa hadir di depan PMI, dan hadir tiap saat.
‘’Terobosan pemerintah telah dilakukan Pak Benny melalui BP2MI. Dimana BP2MI berhasil menghadirkan atau membuat negara terlibat dalam mensejahterakan, memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia. Ragam inovasi dan transformasi yang dilakukan BP2MI. Bukti negara benar-benar serius mengurusi Pekerja Migran Indonesia. Kerja semacam inilah yang dibutuhkan, seperti yang diperintahkan Pak Presiden Jokowi. Pak Benny Rhamdani sudah menjalankan Presiden Pekerja Migran Indonesia. Sekarang calon Presiden dan calon Wakil Presiden kesulitan mencari kendaraan politik, Pak Benny malah sudah kita kukuhkan, nyatakan sebagai Presiden Pekerja Migran Indonesia,’’ ujar Eko.
Di akhir sambutannya, Eko juga merespon penyampaian Benny Rhamdani soal alur pelayanan dan fasilitasi yang dilakukan BP2MI terhadap calon PMI. Menurutnya negara berkewajiban memberi pekerjaan yang layak bagi warganya, hal itu tengah diambil tanggungjawabnya oleh BP2MI.
‘’Mulai dari kampung, mereka diberangkatkan atau bekerja di Negara penempatan, hingga para Pekerja Migran Indonesia itu balik ke Indonesia. Semua terfasilitasi oleh BP2MI. Inilah kewajiban negara yang ditunjukkan langsung Pak Benny melalui BP2MI,’’ tukas Eko tegas. (*/Amas)
