Sukses Tandatangani MoU, BENNY Rhamdani Ingatkan Bahaya Penempatan Ilegal PMI

Sambutan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani

JAKARTA – Penguatan pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan publik service umumnya terus dibenahi, dimajukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Selasa, (15/11/2022), di Aula KH. Abdurrahman Wahid, kantor BP2MI digelarnya Lauching Standar Operasional Prosedur (SOP) mikri di BP2MI.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama atau MoU (Memorandum of Understanding), antara BP2MI, pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kesehatan. Menurut Benny merupakan momentum bersejarah dalam perjalanan BP2MI.

‘’Hari ini merupakan momentum yang bersejarah bagi BP2MI. Inilah buah dari kerja keras kita semua untuk memperbaiki, memantapkan sistem dan standar pelayanan publik di BP2MI. Sepanjang sejarah, BP2MI tidak pernah melahirkan SOP, dan baru kali ini kita punya acuan baku pelayanan secara internal,’’ ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, saat sambutan.

Lebih lanjut Benny memaparkan soal potret PMI. Dengan suara tegas Benny mengajak hadirin untuk memerangi praktek sindikat penempatan ilegal PMI. Bahkan Benny mengugah para Kepala Daerah dan pimpinan Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan yang hadir dalam kesempatan tersebut.

‘’Pertama, potret buram PMI yang diberangkatkan secara ilegal, begitu memilukan. Mereka mendapat perlakuan tidak terhormat, kasar, karena tidak berangkat tidak sesuai prosedur. Kedua, kejayaan dan keberhasilan PMI yang berangkat resmi. Tentu PMI yang diberangkatkan negara perlindungannya menyeluruh (Pelindungan ekonomi, sosial, dan hukum). Apakah kita harus diam?, saya katakan tidak,’’ tutur Benny.

Baca Juga:  Kepala BP2MI Minta Pemda Terlibat dalam Perang Melawan Sindikat

Tidak hanya itu, untuk agenda penandatanganan MoU Benny menyebut bahwa kerja konsisten menjalin dan mengkonsolidasi kekuatan lintas sektoral tak henti dilakukan BP2MI. Jalan membangkitkan serta menjangkitkan kesadaran agar semua pihak meningkatkan kepeduliannya pada PMI konsisten dilakukan BP2MI.

‘’Penandatanganan MoU merupakan bukti nyata kita peduli dan berpihak pada PMI. Kita semua menghendaki pelindungan menyeluruh pada PMI dilakukan intensif. Kami berharap sinergi kolaborasi terus dibangun. Mari kita hentikan gerilya dari para sindikat penempatan ilegal PMI dari hulu. Dan peran pemerintah daerah sangat penting disini. Begitupun dalam soal keberpihakan anggaran,’’ kata Benny.

Benny juga melanjutkan sambutannya dengan mengutip pesan Presiden Jokowi tentang pentingnya akselerasi dalam pelayanan. Politisi partai Hanura ini menyet kalau dirinya telah memimpin Lembaga BP2MI untuk running. Tidak boleh sekedar berjalan. Melainkan tegak dengan bekerja berlari.

“Pak Presiden Jokowi mengatakan bukan eranya negara besar mengalahkan negara kecil, negara kaya mengalahkan negara miskin. Tapi, eranya negara cepat mengalahkan negara yang lambat. Hal ini relevan dengan kompetisi yang terjala. Itu sebabnya, BP2MI terus bekerja berlari tidak berjalan dan malas-malasan. Dan BP2MI memasuki tahun 2022 kemarin saya sudah tegaskan kalau kita bekerja berlari,” tutur Benny.

Selain itu, Bupati Sitobondo, H. Karna Suswandi dalam sambutannya mewakili pemerintah Kabupaten/Kota yang hadir, menyampaikan terima kasih kepada BP2MI. Menurutnya rajutan kerja sama harus terus dikuatkan dengan menggelar kegiatan bersama. Membangun sinergitas dan saling memperkuat peran.

‘’Terima kasih kepada BP2MI, terutama untuk Pak Benny Rhamdani sebagai Kepala BP2MI yang telah melakukan kerja sama dengan kami. Kami menilai dan juga berharap bahwa MoU ini bukan tujuan akhir. Melainkan lebih dari itu adalah kita membangun kerja sama terus-menerus dalam kegiatan pelindunagn Pekerja Migran Indonesia. Tentu kami senang, menyambut baik kerja sama dengan BP2MI ini,’’ tutur Suswandi.

Penandatanganan MoU

Untuk diketahui, pemerintah daerah yang mengikuti penandatanganan MoU bersama BP2MI, diantaranya, pemerintah Kabupaten Semula, Provinsi Bengkulu yang dihadiri Bupati Erwin Octavian. Pemerintah Kota Cilegon, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatra Utara yang dihadiri langsung Bupati Franc Bernhard Tumanggor.

Hadir pula Bupati Mempawah, Hj. Erlina, pemerintah daerah Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, Bupati Situbondo, H. Karna Suswandi, Kabupaten Kulon Progo, Kota Serang. Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Mojokerto, dan pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Selain itu, pimpinan Lembaga Pendidikan yang hadir dalam penandatanganan MoU adalah, Rektor Universitas Binaniaga, Dr. Ismulyana Djan, Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang; Bapak Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi. Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari yang diwakilkan Wakil Direktur, STIKes Mitra Husada Medan yang diwakilkan oleh Ibu Mediana Sembiring, SST., MKM selaku Unit kerjasama.

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar yang diwakilkan oleh Bapak I Nyoman Gejir selaku Wakil Direktur. Direktur RS Pamanukan Medical Center, dr. Erythrina M. Direktur RS Pelabuhan Jakarta yang diwakilkan Wakil Direktur RS Pelabuhan Jakarta, serta Direktur RS Pelabuhan Cirebon, dr. Nurjaty. (*/Amas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *