Pernyataan Bupati Halbar Dinilai Lecehkan Masyarakat

EXPOSEMEDIA.ID, JAKARTA – Pernyataan kontroversi Bupati Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), James Uang menuai sejumlah kecaman. Salah satunya datang dari praktisi hukum Dr. Hendra Karianga, S.H.,M.H. Saat diwawancarai Exposemedia.id, di Jakarta, Jumat, 20 November 2026, Hendra menyesalkan pernyataan James sebagai pejabat publik yang dipilih masyarakat.

Pasalnya, James Uang terkait Rumah Sakit Pratama (RSP) yang menyeret namanya hingga diperiksa Jekasaan, menyampaikan bahwa “membangun gedung di tengah hutan” menuai protes publik. Padahal RSP Halbar seharusnya dibangun di Kecamatan Loloda, Halbar namun dipindahkan ke Kecamatan Ibu oleh pemerintah daerah Kabupaten Halbar yang dipimpin James.

Pernyataan itu menurut Dr. Hendra berpotensi memecah-belah masyarakat dan tendensius karena dinilai merendahkan masyarakat Loloda. Bupati James seperti melakukan diskriminasi, menegaskan bahwa Loloda terisolasi dan warganya termarginal. Soal akses terbatas dari Loloda ke pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat seharusnya menjadi renungan bagi Bupati James. Bukan malah melecehkan.

Baca Juga:  Debat Publik Perdana Harley 'Ai' Mangindaan Paling Siap

“Miris seorang pejabat publik bicaranya seperti ini. Pernyataan Bupati James Uang itu merupakan pelecehan terhadap keberadaan masyarakat Loloda,” ujar Hendra kepada redaksi Exposemedia.id.

Tegas Doktor Hendra mengoreksi cara pandang dan konstruksi Bupati James sebagai pejabat publik. Hendra meluruskan agar James tidak terjebak pada paradigma dikotomis, lalu membangun narasi atau opini yang merendahkan masyarakat tertentu di Halbar. Idealnya pemimpin daerah bersikap bijak, dan menjaga kata-katanya.

“Menurut saya, jangan anggap membangun rumah sakit di Loloda itu seperti membangun gedung di tengah hutan. Ini riskan,” kata Hendra tegas.

Lanjut Hendra mengingatkan bahwa Kecamatan Loloda merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan Bupati James Uang. Masyarakat Loloda turut berkontribusi dalam proses politik yang mengantarkan James Uang menjadi Bupati Halmahera Barat. Fakta tersebut tidak bisa dihindarkan.

“Saat kontestasi pemilihan Bupati Halmahera Barat, masyarakat Loloda juga mendukung dia (James Uang). Jadi aneh, kenapa sekarang ada pernyataan seperti itu?,” tutur Hendra.

Tak hanya itu, Hendra turut mempertanyakan kebijakan pemindahan lokasi pembangunan RSP senilai Rp42,9 miliar. Menurutnya, RSP Halbar sejak awal direncanakan dibangun di Kecamatan Loloda Tengah sesuai perencanaan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan.

“Perpindahan RSP itu mengubah perencanaan, harga satuan, tujuan, bahkan filosofi pembangunan RSP. Jika dibangun di Kecamatan Ibu, jangan menggunakan filosofi Rumah Sakit Pratama,” ujar Hendra.

Hendra memberi nasehat bahwa Kepala Daerah tidak seharusnya mengubah kebijakan pemerintah pusat yang telah melalui proses perencanaan dan pembahasan, terlebih lagi ketika proyek sudah berjalan. Hendra menduga terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran proyek tersebut.

“Kasus RSP Halbar ini korupsi di siang bolong. Nanti lihat saja, kalau Kejaksaan Tinggi (Kejati) tidak serius menangani kasus ini, saya percaya KPK akan mengambil alih proses penyidikan dan James Uang pasti tersangka,” kata Hendra menutup. (Redaksi/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *