EXPOSEMEDIA, Jakarta – Tidak hanya melayani Pekerja Migran Indonesia (PMI) prosedural. Tidak hanya bekerja disaat jam kantor. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani seperti melampaui kondisi itu. Bekerja dengan nurani, sikap peduli tersebut yang membuat Benny bekerja tanpa henti.
Rabu, (4/5/2022), dalam suasana Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Benny tetap mengambil kesempatan menemui PMI yang diberangkatkan secara ilegal. Sebuah perhatian yang tidak biasa ditunjukkan pejabat publik lainnya. Benny berbincang, dan satu persatu menyalami puluhan PMI terkendala karena menempuh non prosedur tersebut. Edukasi disampaikannya.
“Saya meninjau pemulangan 20 PMI non prosedural di shelter BP2MI UPT Serang, yang ditelantarkan dari agensi. Pada agen yang memberangkatkannya, dan akhirnya meninggalkan banyak masalah yang menyedihkan. Mereka ini adalah gambaran bagaimana BP2MI konsisten untuk #SikatSindikat. Negara tidak boleh lagi melakukan pembiaran dan memberikan toleransi pada kejahatan-kejahatan modern perdagangan manusia,” ujar Benny, menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Jokowi.
Tambah Benny, mengatakan bahwa kolaborasi institusi dan lembaga pemerintah seperti Imigrasi, Kemenlu, Kemnaker, dan BP2MI harus dilakukan untuk melindungi PMI dari perbudakan modern seperti ini, tak henti dilakukan. Satu hal yang tak akan pernah ditorerirhya ialah praktek jahat yang dilakukan oknum atau perusahaan penempatan PMI.
“Bisnis kotor ini harus segera diakhiri!
Aparatur tidak boleh kalah dari mafia. Kita harus melawan sindikat.
Bahkan terlalu hina jika ada pejabat negara, institusi negara di lembaga pemerintah yang mau menjadi antek atau alas kaki bagian dari sindikat perdagangan manusia,” tutur Benny, mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara 3 periode ini.
Benny mengerti, bahkan memposisikan PMI sebagai harga diri bangsa. Jadi wajah Indonesia di luar negeri akan dilihat sejauh mana pemerintah melihat para pekerja kita yang terampil profesional.
Banyak dampak yang akan diterima apabila bekerja sebagai PMI ilegal.
“Bahaya kalau rakyat atau PMI diberangkatkan ilegal. Mereka biasanya mendapat kekerasan fisik atau seksual, atau gaji yang tidak dibayarkan. Kita tetap memberikan pelindungan, tapi jika PMI berangkat non prosedural, artinya, itu bisa jadi sudah terlambat karena PMI ilegal tidak terdeteksi untuk mendapatkan perlindungan awal,” kata Benny menutup. (*/mas)
