EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Kementerian Lembaga (KL) terkait mendapat undangan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Senin, (18/7/2022) di hotel Borobudur, Jakarta. Dalam bentuk pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD).
BP2MI mengusung tema yang menggelitik dan sangat relevan dengan polemik Pekerjaan Migran Indonesia (PMI). Yakni terkait Penanganan PMI Non-prosedural Tanggungjawab Siapa?. Menurut Kepala BP2MI, Benny Rhamdani pemerintah berperan aktif sedang giat-giatnya melakukan perlawanan terhadap penempatan ilegal PMI.
“Harapan saya FGD yang menghadirkan seluruh Kementerian Lembaga ini melahirkan spirit perjuangan bersama untuk Sikat Sindikat penempatan ilegal PMI. Harus jujur saya katakan, kita sedang darurat penempatan non-prosedural. Jangan dibiarkan, dan pemerintah tak kalah dari para mafia,” kata Benny.
Tidak hanya itu, ikhtiar dan kerja konkrit BP2MI yang diprakarsai Benny menurutnya sebagai wujud dari implementasi perintah Presiden Jokowi. Benny akan terus mengobarkan semangat mengkonsolidasikan seluruh stakeholder agar satu frekuensi melindungi PMI secara holistik.
“Saya total dan wajib all-out menjalankan perintah Pak Presiden Jokowi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia. Satu-satunya Presiden yang sangat peduli terhadap nasib Pekerja Migran Indonesia. Atas perintah beliau juga, kami membangun fasilitas mewah untuk Pekerja Migran Indonesi. Pesan beliau, warga VVIP harus diperlakukan hormat oleh negara,” ujar Benny, Waketum OKK DPP Partai Hanura ini.
Kegiatan FGD yang dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama melawan sindikat penempatan non-prosedural. Sekaligus pembacaan Deklarasi untuk terlibat memerangi sindikasi penempatan ilegal PMI dilakukan secara bersama-sama. FGD diakhiri dengan konferensi pers, dan dialog terbuka untuk saling memperkuat peran masing-masing KL serta Non Governmental Organization (NGO).
Sementara itu, Anggota Komisi IX, DPR RI, Dewi Asmara, dalam sambutannya menyampaikan dukungan kepada BP2MI yang selalu berjuang demi PMI. Menurut wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar itu perjuangan meningkatkan anggaran untuk BP2MI harus menjadi prioritas kedepannya.
“Gerbrakan dan kerja nyata dari Kepala BP2MI, sangat kami apresiasi. Ini luar biasa perubahan-perubahan yang dilakukan. Maraknya praktek penempatan ilegal PMI, perdagangan manusia menjadi tanggungjawab bersama kita semua. Jangan hanya melempar tanggungjawab kepada BP2MI. Harus ada kerja bersama. Saya juga printan anggaran BP2MI sangat sedikit. Kami siap perjuangkan, agar dinaikkan anggarannya,” tutur Anggota Dewi Asmara.
Terpantau yang hadir diantaranya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewi Asmara, pihak Kemendagri RI. Kemnaker, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenkominfo.
Kementerian Bappenas, BIN, Kejaksaan Agung, LPSK. Kemenhub, Kemenpora, Kemenlu, Kemendes PDTT, Kemensos, Bakamla, Kemenkeu, TNI, POLRI, PPATK, dan NGO. (*/Amas)
