HomeRegionalSulawesi Utara

POKDEM: Pembangunan di Era OD Oke,Tapi Sayang Sedikit Timpang

Olly Dondokambey dam Steven Kandouw

EXPOSEMEDIA.ID, MANADO – Program pemerintah Sulut pro publik, namun masih ada ketimpangan pembangunan.

Masalah itu terungkap saat Poros Kedai Demokrasi (Pokdem) melakukan diskusi tematik bertajuk Pembangunan Yes, Merata No ! di  DIHOOK Cafe di Ternate Baru, Kamis sore.

Koordinator POKDEM Agus Abdullah mengungkap anggaran infrastruktur di APBD 2020 mencapai Rp.400 an miliar dari total APBD Rp4 triliun.

Dengan anggaran sebanyak itu kue pembangunan infrastruktur tidak merata di pantai utara Bolmong.

“Saat kami turun di warga di perbatasan Bolaang Mongondow Utara dan Provinsi Gorontalo, terungkap aspirasi mereka,” beber mantan Ketua BKPRMI Manado ini yang sekarang Sekum PPP Sulur.

Baca Juga:  LSI-KCI Amputasi Relawan Curang

Diskusi yang berjalan agak hot, dihadiri aktivis POKDEM lain, Mazhabullah Ali yang juga Ketua PPP Manado, Frans Kurniawan aktivis PRD Sulut, entrepreneur wanita Gladys M dan Baso Affandy yang juga direktur BSI.

Ada juga Ketua PHBI Sulut Syahrul Poli dan jurnalis senior sekaligus Wakil Sekretaris Partai Golkar Sulut Hairil Paputungan.

Silih berganti mereka mengupas sisi lain pembangunan rezim ODSK yang bopeng sebelah.

Mazhabullah Ali tidak menafikan maraknya program infrastruktur pariwisata di Minahasa Utara, Bitung Manado dan sebagian Bolmong raya. Tapi itu semua berkat belanja pusat.

Baca Juga:  Polsek Kabila Telusuri Tiga Gadis Pendatang

“Pembangunan tapi timpang. Terlihat perhatian OD minim di Bolmong induk sampai Bolmut,”ungkap Ical diaminkan yang lain.

Mereka pun berkesimpulan, ODSK terus membangun tapi kurang adil dan menyentuh warga di Pinogaluman dan sekitarnya.

“Pembangunan pisik harus diikuti peningkatan kualitas hidup. Artinya warga pinggiran ikut merasakan sumberdaya alam. Bukan sebaliknya, membangun tapi Pemerintah Sulut mengeksploitasi,”tandas Ances sapaan akrab Frans

Kajian PORKED tidak dibantah Syahrul Poli. Tokoh muslim yang dikenal lengket dengan OD hanya meminta POKDEM lebih obyektif disertai data penunjang.

Baca Juga:  Dari FGD POKDEM dan Jurnalis'm, Politik Elektoral Suara Umat Kemana ?

“kapasitas saya tidak atas nama pemerintah membantah kajian POKDEM. Tapi, kalau berbasis data seperti yang diungkapkan beberapa hari lalu, soal angka harapan dan TP itu saya akui fakta dan data yang benar. (hm/rin/*)

COMMENTS