Rekomendasi KSP Tidak Bisa Menggugurkan Lokus Awal Proyek RSP di Kecamatan Loloda Tengah, Halmahera Barat

EXPOSEMEDIA.ID, JAKARTA – Hanya ada persetujuan tertulis Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan yang dapat mengubah penetapan lokasi DAK; temuan LHP‑BPK menjadi dasar pemeriksaan dugaan pelanggaran prosedur

Praktisi hukum, Asdian Taluke, S.H., M.H., mengemukakan analisis hukum terkait status lokasi awal pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP), Halmahera Barat (Halbar), yang semula ditetapkan di Kecamatan Loloda Tengah oleh kementerian kesehatan dan kemudian Bupati memindahkan proyek tersebut ke kecamatan ibu di desa Soamasungi Tampa ada rekomendasi perpindahan locus dari kementerian terkait.

Asdian menegaskan secara hukum bahwa rekomendasi hasil rapat Kantor Staf Presiden (KSP) tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan atau menggugurkan lokus proyek yang telah disahkan pemerintah pusat.

Baca Juga:  Kepala BP2MI Lepas 241 PMI Korsel di Bandara Soetta

Dalam keterangan pers kepada media pada Senin (16‑11‑2026), Asdian menjelaskan bahwa KSP berfungsi sebagai lembaga mengoordinasi dan pemberi arahan kebijakan, bukan pemegang kewenangan mengubah sasaran proyek Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Pasal 7 ayat (1) dan (2) mengatur ketentuan mengenai perubahan rencana kegiatan: Ayat (1) Kepala Daerah diberi kesempatan untuk mengajukan usulan perubahan rencana kegiatan yang sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan sebanyak maksimal 1 (satu) kali.
Ayat (2) Pengajuan perubahan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan berdasarkan hasil efisiensi anggaran maupun penyesuaian lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan Permenkeu No. 25 Tahun 2024 Pasal 21 ayat 3, perubahan lokasi utama proyek kesehatan bersumber dana pusat hanya dapat dilaksanakan setelah ada usulan resmi daerah, verifikasi teknis terperinci, serta persetujuan tertulis dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.

“Rekomendasi yang ditandatangani pejabat lingkungan KSP hanyalah catatan arahan koordinasi, bukan surat keputusan perubahan lokasi proyek. Selama belum ada persetujuan tertulis dari kedua kementerian tersebut, lokus awal di Loloda Tengah tetap sah secara hukum,” ujar Asdian tegas.

Lanjut Alumnus Fakultas Hukum Unsrat Manado ini menyoroti kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan rekomendasi BPKP. Menurutnya, dokumen‑dokumen tersebut bukan alat untuk mengubah lokasi proyek, melainkan bukti pemeriksaan yang mengungkap kejanggalan tahapan pemindahan yang telah dilaksanakan pemkab sebelumnya.

Temuan dalam LHP‑BPK seharusnya menjadi dasar bagi Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap dugaan pelanggaran prosedur pengelolaan dana negara pada proyek tersebut.

Asdian meminta pemkab Halmahera Barat untuk mempublikasikan seluruh bukti surat persetujuan perubahan lokasi dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan kepada masyarakat. Jika tidak dapat ditunjukkan, maka keputusan pemindahan lokasi tersebut berpotensi cacat hukum sejak awal.

“Pejabat publik tidak boleh mendasarkan perubahan proyek strategis hanya pada kesepakatan rapat daerah atau rekomendasi arahan kebijakan. Semua harus berdasar aturan perundang‑undangan yang berlaku,” tegasnya. (Redaksi/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *