Page 12 - EXPOSEMEDIA.ID -- Edisi Senin, 20 April 2020

EXPOSEMEDIA 12
DIGITAL NEWSPAPER
Edisi Senin, 20 April 2020

ketenagakerjaan, pengusaha hukum, merupakan hal yang Hak Pekerja Akibat PHK
wajib membayar upah. Secara sulit. Sebab: a). Ketentuan di
a contrario, pekerja yang tidak atas merupakan hukum positif, Pada umumnya, perusahaan
bekerja, tidak berhak atas b). Perusahaan merumahkan memiliki ketahanan finansial
upah. Sesuai UU No. 13 tahun pekerja karena mentaati y a n g b e r b e d a - b e d a .
2 0 0 3 t e n t a n g perintah atau himbauan Perusahaan yang cash flow
Ketenagakerjaan, Pasal 93 pemerintah yang sedang atau likuiditasnya (terancam)
ayat (1), juncto Pasal 24 ayat (1) berupaya menghentikan kronis akibat Covid-19,
PP No. 78 tahun 2015, penyebaran Covid-19; c). berpeluang melakukan PHK. Di
p e r u s a h a a n d a p a t K a l a u p e k e r j a t i d a k d a l a m k o n s e p s i h u k u m
menerapkan prinsip no work no dirumahkan: perusahaan bisa k et ena g ake rja an, kunci
pay. d i t u d u h m e n g h a m b a t utamanya adalah alasan PHK.
pencegahan penyebaran Kalau alasan tidak melanggar
K e t i k a p e r u s a h a a n Covid-19 dan mengancam UU, hukum membolehkan
menerapkan ketentuan di atas, keselamatan jiwa pekerja dan PHK.
perusahaan berpeluang keluarganya, serta masyarakat
melakukan salah satu dari luas; Ketika perusahaan melakukan
empat hal ini: (1) Membayar PHK di tengah pandemi Covid-
upah pokok dan tunjangan Melihat masalahnya, potensi 19, apakah tindakan itu
tetap, tetapi tidak membayar solusi yang bisa disepakati ada melanggar hukum? Kalau
tunjangan tidak tetap; (2) dua, yaitu memotong upah alasannya bukan hal-hal
Membayar upah pokok, tetapi a t a u m e n g h e n t i k a n sebagaimana dilarang dalam
tidak membayar seluruh jenis pembayaran upah. Kalau P a s a l 1 5 3 a y a t ( 1 ) U U
tunjangan; (3) Memotong upah p e r u s a h a a n d i h a r u s k a n Ketenagakerjaan, maka PHK
pokok tanpa membayar membayar seluruh upah, boleh dilakukan. Dan terkait
tunjangan-tunjangan; (4) Tidak sementara kondisi pandemik dengan legalitas PHK, cukup
membayar upah. Sedikit tidak diketahui pasti kapan memperhatikan dua hal, yaitu
berbeda dengan WFH. Pekerja akan berakhir, perusahaan bisa alasan dan kompensasi. Kalau
yang menjalani WFH, berhak menganggap itu sebagai r u m u s p e r h i t u n g a n
atas upah, tetapi beralasan a n c a m a n t e r h a d a p kompensasi sudah sesuai
tanpa tunjangan tidak tetap kelangsungan usahanya. dengan alasan PHK, maka
(T3). S e l a n j u t n y a , k e t i k a PHK sulit ditolak.
perundingan dilakukan untuk
K e t i k a p e r u s a h a a n membicarakan penghentian Relevan dengan Covid-19 dan
menerapkan Pasal 93 ayat (1) pembayaran upah, negosiasi Keppres No.12 Tahun 2020,
UU Ketenagakerjaan dan Pasal berikutnya ada dua pilihan, apa alasan krusial melakukan
24 ayat (1) PP 78/2015 sebagai y a i t u m e m p e r t a h a n k a n PHK? Alasan PHK itu selalu
rujukan tidak membayar upah h u b u n g a n k e r j a t a n p a berkaitan dengan kompensasi.
bagi pekerja yang dirumahkan, membayar/ menerima upah, Kalau pencegahan Covid-19
m e n u d u h p e r u s a h a a n atau perusahaan dan pekerja mengakibatkan perusahaan
melakukan pelanggaran sepakat mengakhiri hubungan rugi karena produksi, distribusi,
kerja (PHK).