HomeRegionalSulawesi Utara

JAK Apresiasi Penyampaian LKPJ Gubernur, Juga Beri Saran Lirik Pajak Pertambangan

James Arthur Kojongian, ST.,MT (Foto Istimewa)

EXPOSEMEDIA.ID, MANADO – Pembangunan Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE, dan Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw, dinilai mengalami kemajuan. Realitas itu tergambar dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (29/3/2021). Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE, secara virtual menguriakan keberhasilan pembangunan di daerah ini.

James Arthur Kojongian, ST.,MT, Anggota DPRD Sulut, saat mendengarkan secara langsung paparan Gubernur Olly mencatat beberapa poin penting. Kepada Exposemedia, JAK sebutan akrab politisi Partai Golkar ini menyoroti terkait target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020. Menurut JAK, pemerintah daerah perlu menggarap potensi pendapatan daerah secara kreatif dan professional.

‘’Dalam pembacaan LKPJ Gubernur Sulawesi Utara, Pak Olly Dondokambey menyampaikan keberhasilan ODSK dalam mewujudkan target visi besarnya membangun daerah ini. Ada capaian prestisius yang perlu diapresiasi. Ada pula, catatan kritis yang perlu saya sampaikan. Terlebih tentang target PAD 2020. Saya melihat belum digarap maksimal potensi-potensi PAD di daerah ini. Kedepan harus dioptimalkan,’’ ujar JAK, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut ini.

Baca Juga:  Syahrul Terpilih Aklamasi di Muswil PARMUSI Sulut, Ini Komitmennya Kedepan

Politisi muda vokal itu megulas tentang indikator memajukan daerah tak dapat dilepas dari sasaran target program memaksimalkan pendapatan asli daerah. Kedepan, pemerintah daerah harus punya takaran, skala yang jelas dan akurat agar PAD ditetapkan, kemudian dapat dicicil wujudkan dalam kerja-kerja yang nyata.

‘’Penetapan target PAD itu bukan semata-mata mengejar standar tinggi. Namun, hasilnya SKPD tidak memaksimalkannya dengan kerja kompak, terukur dan sungguh-sungguh. Harus lebih dari itu, instansi terkait dapat menterjemahkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk secara sistematis menjawab target PAD yang ditetapkan. PAD ini menjadi penting dalam kita meletakkan indikator keberhasilan suatu pemerintahan,’’ kata JAK.

Baca Juga:  Kabar Duka, Mantan Anggota DPRD Sulut, HERRY KEREH Berpulang

Diakhir sesi wawancarai, JAK tak lupa menyampaikan salut dan kekagumannya pada beberapa program yang mampu direalisasikan ODSK. Legislator Dapil Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini mengharapkan agar di tahun 2021, segala target PAD dapat dicapai eksekutif. JAK memberi support agar pembangunan daerah ini terus berlanjut. Tak hanya itu, JAK menyarankan untuk ditambahkan potensi pajak Pertambangan untuk digarap di tahun 2021.

‘’Untuk tahun 2020 Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan ODSK mampu mengejar target 97 persen untuk target PAD, ini suatu langkah progresif. Iya ini maju tentunya, dan saya salut, kagum bahwa ini berkat kerja harmonis, kerja bersama ODSK sebagai pimpinan di daerah Sulut tercinta. Melalui paripurna ini juga Pak Gubernur telah memaparkan kondisi dan tantangan ekonomi daerah saat Covid-19. Kita tidak bisa stag pada iuran retribusi dan pajak umum. Melainkan perlu dioptimalkan potensi pajak Pertambangan,’’ tutur JAK.

Baca Juga:  Edisi Selasa, 23 Februari 2021

Selain itu, JAK mengakui bahwa Panitia Khusus (Pansus) LKPJ di DPRD Provinsi Sulut telah menjalankan fungsi kontrol pengawasan dengan baik. Kedepan sinergitas antara eksekutif dan legislatif terus dapat dikembangkan, agar tercapainya konsep pembangunan berkelanjutan.

‘’Pada satu sisi, saya mengapresiasi kerja Pansus LKPJ. Tercermin bahwa Pansus bekerja melakukan fungsi kontrol pengawasan dengan baik. Mari keunggulan sinergitas atau harmonisasi yang positif antara eksekutif dan legislatif ini terus kita pelihara. Karena kuncinya pembangunan berkelanjutan akan lahir bila semua stakeholder bekerja bersama, singkron dan saling menopang sesuai tugas fungsi masing-masing,’’ kata JAK menutup.

Sekedar diketahui, Gubernur Olly juga menyampaikan berkaitan dengan 10 dari 14 kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020, untuk melakukan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, gender, hukum berjalan dengan baik. Dari 14 yang diprogramkan dapat berjalan dengan baik, kata Olly. Begitu pula dalam pengelolaan keuangan daerah disampaikan detail Gubernur Sulut 2 periode ini. (Red/Amas)

COMMENTS

Open chat
Berlangganan