HomeBerita Utama

BOLTIM: Debat Perdana, Adu Gagasan Paslon, SBRG Kuasai Materi Debat

EXPOSEMEDIA.ID, BOLTIM – Debat publik Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), di ikuti pasangan calon nomor urut 1 2 3. Sedangkan Paslon nomor 1 Amalia R. Landjar (ARL) dan Uyun Kunaifi Pangalima (UKP) untuk paslon nomor urut 2 Sam Sahrul Mamonto (SSM) dan Oskar Monoppo (OPPO) adapun nomor urut 3 Suhendro Boroma (SB) dan Rusdi Gumalangit.

Untuk debat putaran pertama kali ini, dilaksanakan di Hotel Mercure Kabupaten Minahasa.

Sebelumnya pada debat tersebut diiring oleh moderartor tentang tata tertib pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Boltim. Pada debat tersebut dari masing- masing Paslon memaparkan Visi Misi.

Selain itu, susuai dengan pengundian untuk mendapatkan pertanyaan nomor urut 2 untuk memilih amplop yang sudah disediakan oleh pihak penyelanggara.

Pendididikan merupakan salah satu indikator mengukur indeks, mengukur pembangunan Manusia atau IPM. Akan tetapi data menunjukan data IPM di Boltim masih rendah atau di angka 65,21 memliki ranking ke 14 di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan di prahadapkan sarana fasilitas dan sarana pembelajaran yang terbatas. Apalagi, dengan kondisi covid-19 guru dan siswa menguasai teknologi pembelajaran.

Baca Juga:  Keluarga Besar Assagaf-Ambarak Dukung Om Edo

Sementara pada debat kali ini Paslon nomor 2 Sam Sahrul Mamonto Mengatakan, memang masalah mendasar pendidikan di Boltim adalah rasio guru dan murid ini sangat jauh. Seharusnya ini satu guru mengajari 15 atau 17 murid dan tentu rasio itu terlalu banyak untuk satu guru.

“Dan tentu kedepan kami, bagaimana melakukan, penambahan untuk guru yang terutama pendidikan yang jelas. Selain itu, dengan tenaga kontrak melalui lewat tenaga honorer, yang memang mereka adalah guru. Nah, mungkin akan meningkatkan pendidikan terhadap murid-murid,” kata Sahrul.

Lanjutnya, sedangkan di Boltim ini, akan tetapi secara Nasional yaitu 10% total APBD, di anggarkan di pendidikan, tentunya besar. Sebab, tidak semua 10% anggaran itu, tempat kursus di sekolah itu dan pada akhirnya lahan-lahan di Sekolah di tempatkan bangunan yang tidak bisa digunakan.

“Akan tetapi bagaimana, untuk memberikan pendidikan pada guru mengikuti sertakan pelatihan. Agar benar guru itu, mempunyai kemampuan luar biasa untuk dapat mendidik Anak-anak itu, problem yang utama di Boltim,” ungkapnya.

Baca Juga:  Pjs Bupati Minsel Grap-grap, Nekat Rolling Pejabat Hanya Dengan Nota Dinas

Sementara Paslon nomor urut 3 Sehendro Boroma menangapi pertanyaan tersebut, dan memang Boltim tersebut IPM nya 14 se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) nomor 4 Se Blmong dengan angka 65,2. Sedangkan, Sulut 72,2 dan Nasional 71,9 jadi rensya untuk menyamai Sulut, masih cukup tinggi. Karena Rensnya dari 65 ke 72 jadi masih sekitar 7 angka.

“Oleh karena itu sektor pendidikan sangat begitu penting di Boltim, tentunya kami inginkan mewujudkan, ada 7 Sekolah unggulan di setiap Kecamatan dan 3 Sekolah unggulan di wilayah se Boltim,” kata Suhendro.

Lanjutnya, kenapa SD dan SMP kerena yang dicakup dalam IPM itu adalah usia Sekolah SD dan SMP, dan rata-rata Sekolah tersebut diukur dari SMP dan SD. Sehingga, sangat penting untuk membenahi pendidikan tingkat SMP- SD. Apalagi SMA, SMK sudah merupakan kewenangan Provinsi.

“Oleh kerena itu, yang sebetulnya bukan kesediaan guru. Sebab, kalau rasio guru ini, sudah sangat baik SD 12,7 dan SMP 8,3. Jadi, setiap guru melayani 8 murid di SMP serta SD, 12,7 pada prinsipnya itu pemertaaan melainkan bukan jumlahnya dan yang terpenting kesejahteraan guru,”ungkapnya.

Baca Juga:  BOLTIM: Lensun Sebut Pasangan SBRG Pilihan Tepat untuk Warga Boltim

Lain halnya Paslon nomor urut 1 Uyun Kunaifi Pangalima, untuk menanggapi pertanyaan numor urut 2, kalaupun soal data yang ditampilkan, bahwa Boltim memiliki IPM ke 14 di Sulut. Dan persoalannya adalah data. Karena mestinya, perhitungan IPM itu, dikaitakan dengan data yang berkembang atau data yang terupdate di ambil dari Desa kemudian di ambil dari Kecamatan dan di kolaborasi oleh Dinas Pendidikan serta di ajukan ke Bappeda kemudian dijadikan item penentu kebijakan pemerintahan.

“Sehingga, persoalan 14% kalau data valid dari Desa, Dinas Pendidikan. Maka, posisi ini akan terdongkrak sebenarnya, lalu meningkatkan IPM itu, kalau ditentukan oleh sarana itu benar, dan sarana di Boltim dielaborasi dengan kebijakan Pemerintah, baik itu, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Kerena, hari ini Pemerintah Desa membantu pemerintah Kabupaten, menggenjot kegiatan pendidikan ketersediaan PAUD,” tandasnya. (ham/*)

COMMENTS