Khawatir Ekonomi Lumpuh, Damis Juga Tolak Sulut PSBB

Drs. Mahyudin Damis

EXPOSEMEDIA, MANADO – Wacana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) penuh pro kontra. Menurut akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, dari posisi geografis Sulut tidak perlu lagi memberlakukan PSBB.

‘’Menurut saya Sulut menerapkan PSBB, tidak penting. Contohnya Gorontalo sudah melakukan itu, berarti dari Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, dan masuk melalui Gorontalo yang sudah memotong posisi Sulut dalam hal menerapkan PSBB. Artinya, dari aspek geografis tidak penting Sulut menerapkan PSBB ini,’’ ujar Damis.

Tambah Damis mengatakan pemerintah daerah Sulawesi Utara tentu juga punya kalkukasi yang logis. Akademisi yang dikenal intens berdiskusi dengan aktivis dan kalangan pers itu menilai masyarakat akan menemui problem baru, jika kemudian PSBB diterapkan. Ia secara tegas mengungkapkan penolakannya terhadap pemberlakukan PSBB di Sulut nantinya.

Baca Juga:  Hasil Swab, 34 Karyawan Sampoerna Positif COVID 19

‘’Tidak perlu Sulut menerapkan PSBB, karena dari sisi angka statistik jumlah terpapar Covid-19 yang 45 orang ini tidak berbanding dengan jumlah penduduk kita di Sulut yang banyak. Selain itu, aspek ekonomi juga akan menuai permasalahan nantinya jika PSBB diberlakukan. Kita harus meperhitungkan situasi itu. Saya secara pribadi menolak PSBB diberlakukan di Sulut dengan alasan yang rasional. Kita khawatir dan bahkan takut, kalau PSBB diberlakukan, maka ekonomi kita akan lumpuh,’’ tutur Damis, Kamis (30/4).

Damis memuturkan bahwa moda transportasi laut, darat dan laut sudah di setop beroperasi di Sulut ini bertanda pencegahan anti penyebaran Covid-19 sudah serius dilakukan Pemprov Sulut.

Baca Juga:  Edisi Jum'at, 12 Juni 2020

Selain itu, akademisi Unsrat ini secara tegas menolak. Dan masyarakat terus diajak untuk menerapkan protokoler Covid-19 secara baik. Protokol penanganan Covid-19 harus kita laksanakan sebagimana mestinya, lanjut Damis.

Selanjutnya, menurut Damis mestinya masyarakat Sulut berterima kasih ke pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah meminta PSBB yang disetujui pemerintah Pusat. Pada situasi ini, Damis melihat posisi Sulut seolah-olah dilindungi Gorontalo. (*/Can)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *