Aliansi Papua Penuh Damai Support Benny Rhamdani, Minta Hukum Ditegakkan

Julianus Dwaa

EXPOSEMEDIA, JAKARTA – Viralnya video pernyataan Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani mendapat respon beragam. Menurut Ketua Umum Aliansi Papua Penuh Damai (PAPEDA), Julianus Dwaa, substansi dari apa yang disampaikan Benny tidak ada yang salah. Publik mestinya berhenti dalam debat yang makin membias.

‘’Tidak ada yang salah dalam penyampaian Ketum Barikade 98, Bung Benny Rhamdani. Intinya beliau resah atas penegakan hukum yang rasanya tidak berjalan baik. Permintaannya sebagai aktivis agar hukum ditegakkan, pihak yang berpotensi melahirkan kegaduhan diproses hukum, itu sangat tepat. Kami mendukung. Kami berharap publik tidak bias tafsir terkait video viral tersebut,’’ ujar Julianus, Kamis, (1/12/2022) pada media ini.

Baca Juga:  Warga Ratatotok Pertanyakan Lahan Kompensasi PT Newmont Minahasa Raya, Eks Presdir Akui Telah Dijual ke PT Minselano

Aktivis vokal dari Indonesia Timur itu menyebut bahwa Benny peduli terhadap stabilitas keamanan dan toleransi yang sedang dipelihara di Indonesia. Sosok Benny yang dikenal nasionalis itu, dikatakan Julianus tidak mungkin berniat merobek-robek kerukunan di tengah masyarakat. Sehingga demikian, Benny hanya mau menghentikan tudingan dan saling menghakimi yang terjadi.

‘’Sebagai bentuk kepedulian Bung Benny terhadap nasib bangsa, agar tidak digerogoti kelompok-kelompok radikalisme dan intoleran. Maka selaku Ketum Aliansi PAPEDA, kami berharap tidak perlu ditangapi berlebihan. Sasarannya ialah kita semua mau Indonesia damai, jaga keberagaman, persatuan anak bangsa di utamakan,’’ tutur Julianus tegas.

Bahkam Alisnsi Papeda mendesak, agar pemerintah agar melakukan penegakan hukum secara adil, dan tegas. Tidak ada kesan tebang pilih dalam implementasi hukum di Indonesia. Karena dalam konteks berdemokrasi rakyat dibekali etika dan sikap saling hormat, tidak boleh ada tindakan yang melukai pihak tertentu.

‘’Hukum harus jadi panglima, itu yang diminta Bung Benny. Bicara demokrasi, kita punya etika dan tatanan dalam bentuk nilai-nilai humanisme. Yang itu semua harus dijaga. Bukan rakyat dibiarkan melakukan ujaran Kebencian, Hoax. Saling hasut menghasut, politik identitas ini merusak tatanan demokrasi kita yag menjunjung tinggi kebinekaan atau pluralisme,’’ kata Julianus menutup. (*/Amas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *