Spontan, Kepala BP2MI Blak-blakan Soal Ancaman Sindikat di RDP

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat RDP

EXPOSEMEDIA, Jakarta – Tidak berhenti membangun sinergitas program. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Selasa, (23/8/2022) saat menggelar Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan hal tersebut. Bahwa BP2MI, menjadi kreatif ketika berada dalam kondisi serba kekurangan anggaran.

Seperti diketahui, total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diterima BP2MI tahun anggaran 2021 adalah Rp. 316.986.895.000. Menurut Benny seluruh anggaran yang digunakan terserap sesuai peruntukan. Sasaran kegiatan, capaian, dan apa yang dilakukan juga dipaparkan Kepala BP2MI secara rinci.

‘’Penggunaan anggaran tahun 2021 kita sampaikan secara transparan dan akuntabel. Ini merupakan pertanggungjawaban publik. Kami mengakui masih banyak hal yang belum dapat dilakukan. Tentu, itu semua berkaitan erat dengan anggaran yang diberikan ke BP2MI. Yang sebetulnya, masih jauh dari ekspektasi,’’ ujar Benny, disaat review anggaran tahun 2021 di DPR RI, Selasa, (23/8/022).

Baca Juga:  Terima Kunjungan DPRD Talaud, Herson Mayulu Siap Perjuangkan Usulan Warga Kepulauan

BP2MI mendapatkan apresiasi, juga masukan dari sejumlah DPR RI. Benny saat pemaparan tak lupa menjelaskan soal sekelimut promblem serius yang melilit Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Benny, butuh komitmen dan kerja kolaborasi.

‘’Kalau mau jujur negara kita sedang kepung sindikat penempatan ilegal PMI. Dan mereka mau mengendalikan negara. Kan sangat tidak mungkin, kita kalah sama sindikat. Realitasnya memprihatinkan, mereka punya beckingan. Ini mainan bandar-bandar besar. Mereka memiliki backing dari orang-orang kuat. Saya menyadari, bahwa persoalan yang ada bukan hanya tugas dan beban BP2MI,’’ kata Benny dihadapan Felly Runtuwene, sebagai Ketua Komisi IX DPR RI.

Baca Juga:  Terhenti Dua Tahun, Kepala BP2MI Buka Preliminary Education

Tambah Benny, kunci tepat untuk meminimalisir dan melawan sindikat ialah dengan memassifkan sosialisasi. Melahirkan program pro PMI, program memerdekakan PMI dari penjarahan rentenir. Benny meminta DPR agar tidak membiarkan BP2MI bekerja sendiri. Untuk diketahui, realisasi belanja sebesar Rp. 312.785.856.669, atau mencapai 98,67%.

Setelah menyampaikan materi RDP, para wakil rakyat yang hadir menyampaikan apresiasi, bertanya, dan memberi saran. Respon positif juga disampaikan Felly Runtuwene yang juga politisi Partai NasDem. Menurut politisi perempuan yang dikenal vokal itu, DPR wajib mendukung BP2MI untuk penambahan anggaran.

Baca Juga:  Desentralisasi Pelayanan PMI Terjadi di Era Benny Rhamdani

“Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja-kinerja BP2MI sehingga mendapatkan predikat WTP tahun ini. Komisi IX DPR RI, bahkan DPR RI layak mendukung BP2MI untuk mendapatkan penambahan anggaran pada tahun 2023. Mengingat tugas BP2MI yang sangat besar dalam menghadapi permasalahan yang kompleks demi nasib PMI tidaklah mudah,’’ tutur Felly. (Amas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *