Hubungan antara Islam (Al-Quran) dan demokrasi sangat diperdebatkan di antara orang-orang yang diidentifikasi dengan kebangkitan Islam di akhir abad kedua puluh dan awal abad kedua puluh satu.
Beberapa dari meraka yang Islamis ini percaya bahwa “demokrasi” adalah konsep asing yang telah dipaksakan oleh orang-orang Barat dan reformis sekuler pada masyarakat Muslim. Mereka sering berargumen bahwa konsep kedaulatan rakyat menyangkal penegasan Islam yang mendasar tentang kedaulatan Tuhan dan, oleh karena itu, merupakan bentuk penyembahan berhala.
Orang-orang yang memiliki pandangan ini cenderung tidak berpartisipasi dalam pemilu. Banyak yang membatasi diri untuk berpartisipasi dalam debat intelektual di media, dan yang lain menjauhkan diri dari dinamika politik masyarakat mereka, berharap bahwa komunitas mereka sendiri yang terisolasi dalam beberapa hal akan menjadi inspirasi bagi komunitas Muslim yang lebih luas.
Banyak intelektual dan kelompok Islam terkemuka, bagaimanapun, berpendapat bahwa Islam dan demokrasi adalah kompatibel. Beberapa memperluas argumen untuk menegaskan bahwa di bawah kondisi dunia kontemporer, demokrasi dapat dianggap sebagai persyaratan Islam.
Dalam diskusi-diskusi ini, para cendekiawan Muslim membawa konsep-konsep penting historis dari dalam tradisi Islam bersama dengan konsepkonsep dasar demokrasi seperti yang dipahami dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an menekankan pada apa yang disebutnya syura (konsultasi) (3:159; 42:38). Bahkan utusan Allah diharuskan untuk berkonsultasi dengan umatnya dalam hal-hal duniawi dan umat Islam diharuskan untuk berkonsultasi satu sama lain dalam urusan duniawi mereka.
Sekarang, memang benar bahwa konsultasi semacam itu dan demokrasi perwakilan modern mungkin tidak persis sama. Namun, ide demokrasi modern dan perintah Al-Qur’an untuk berkonsultasi dengan orang mungkin memiliki semangat yang sama.
Teks Al-Qur’an tidak hanya memberi kita konsep tentangsyura (konsultasi) tetapi juga tidak mengandung gagasan kediktatoran dan otoritarianisme. Beberapa penafsir mencoba menggunakan Al-Qur’an ayat 4: 59 untuk membenarkan ketaatan pada segala jenis otoritas termasuk seorang raja, atau diktator militer. Ini tentu bukan semangat dari ayat tersebut. Kita harus melihatnya dalam konteks historisnya. Ayat tersebut ditujukan kepada orang Badui yang nomaden dan tidak terbiasa tunduk pada otoritas apapun.
Nabi mengirim wakilnya ke suku-suku Badui ini dan mereka menolak untuk mengikuti instruksinya. Ayat tersebut mendesak mereka untuk mematuhi otoritas ini. Itu tidak dapat digunakan untuk membenarkan penyerahan kepada otoritas yang dibentuk secara tidak sah. Dan jika dibaca dalam hubungannya dengan ayat 3:159 dan 42:38, itu menyiratkan dengan kuat bahwa seseorang harus tunduk pada otoritas yang dibentuk secara benar dan demokratis
Dalam dunia kontemporer konsep syura harus berarti proses demokrasi dan konstitusi lembaga-lembaga demokrasi yang tepat – dimana pemilihan merupakan persyaratan yang diperlukan. Dalam Islam tidak ada otoritas yang dibentuk secara paksa, atau diperoleh dengan kekuatan pedang atau senjata, yang dapat memiliki legitimasi apa pun.
Institusi monarki atau kediktatoran militer tidak ada pada masa Nabi. Mereka adalah perkembangan selanjutnya dan dilegitimasi oleh ‘ulama untuk mencegah terjadinya anarki. Dengan demikian, para Ulama memberikan beberapa legitimasi pada monarki, bukan berdasarkan ajaran Islam tetapi hanya untuk mencegah anarki. Beberapa dari mereka juga menjadi bagian dari struktur kekuasaan tetapi pernyataan mereka tidak memiliki legitimasi Islam.
Demokrasi dalam persepsi kontemporernya dapat dibedakan menjadi demokrasi liberal dan demokrasi agama. Yang pertama, karena beberapa hal yang terkait dengannya, yang secara langsung atau tidak langsung meniadakan otoritas mutlak pencipta atas ciptaannya dalam hal kepemimpinan, pemerintahan, kebebasan politik, dan lain-lain, tidak dianjurkan oleh hukum Islam. Hukum Islam, menurut ketentuan beberapa ayat Al-Qur’an mendorong demokrasi tetapi bukan demokrasi liberal seperti yang ada di dunia barat.
Demokrasi agama yang dapat berjalan seiring dengan zaman modern kita dan memecahkan banyak masalah kontemporer dunia Muslim adalah model yang diperkenalkan oleh mendiang Ayatollah Imam Khomeini setelah revolusi Islam 1979 di Iran. Demokrasi keagamaan Iran secara umum didasarkan pada pandangan instrumental dan metodologis terhadap demokrasi.
Tuntutan utama dalam demokrasi agama adalah mendirikan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai agama mayoritas karena ia percaya bahwa demokrasi hanya stabil ketika mencapai batas-batas politik untuk menjadi bagian dalam kehidupan individu dan sosial. Ini akan terjadi dalam masyarakat Islam hanya jika demokrasi berakar pada tradisi dan adat istiadat Islam.
Penulis Iman karim
Peserta LKIII HMI BADKO RIAU-KEPRI
Asal BADKO SULUT-GO
