HomeBerita Utama

H2M Legislator Senayan, Prihatin Pagu Indikatif Kementerian PUPR Menurun

Herson Mayulu saat menyampaikan usulan (Foto Istimewa)

EXPOSEMEDIA.ID, JAKARTA – Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Hi. Herson Mayulu, S.IP, tak lelah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat Sulut.

Herson yang menempati posisi di Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu getol memperjuangkan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Talaud, yang disebutnya belum tersentuh.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (F-PDI Perjuangan) membuktikan komitmennya dengan menyampaikan pendapat soal pembangunan jalan nasional yang menghubungkan Essang dan Rainis di Sulut sepanjang 38 Km. Hal itu disampaikannya pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, pada Rabu (2/6/2021).

Baca Juga:  APBDP 2020 Masih 'Diobok-obok', Walikota Tunggu Sikap Resmi Dewan Manado

Menurut mantan Bupati Bolsel ini, jalan nasional antara Essang ke Rainis belum pernah dibangun sejak dulu.

“Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang ini belum dibangun,” ujar Herson.

Lanjut Herson meminta Dirjen Bina Marga PUPR untuk fokus membangun jalan nasional yang perlu ditingkatkan atau yang baru.

Sebelumnya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Utara ini mengapresiasi positif kinerja Kementerian PUPR. Menurut dia, pelaksanaan program kementerian tersebut, khususnya padat karya, sangat terlihat jelas dan merata di hampir seluruh provinsi.

Baca Juga:  1 September Test SKB, CPNS Manado Wajib Protap Covid

Tidak hanya itu, mantan Bupati Bolaang Mangondouw Selatan (Bolsel) itu menyampaikan empatinya aras pagu indikatif Kementerian PUPR yang dinilainya sangat sedikit.

“Tahun lalu ada Rp135 triliun lebih, sekarang hanya Rp100 triliun. Ini sangat miris,” ujar legislator yang akrab disapa H2M ini.

Suasana berlangsunya rapat kerja Komisi (Foto Istimewa)

Tambah H2M meminta agar pimpinan Komisi V DPR RI mengusulkan kepada yang berwenang agar menambah pagu indikatif yang ada pada Kementerian PUPR.

“Bukan apa-apa. Yang terlihat dinamika kerja yang ada ini hanya Kementerian PUPR. Makanya ini tidak berlebihan kalau diusulkan pagu indikatif ditambah,” kata H2M politisi senior PDI Perjuangan ini. (*/Amas)

COMMENTS